| No | Kode | Sasaran Renstra | Kode Indikator | Indikator | Satuan | Formulasi | Unit Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.1.1 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Politik Dalam Negeri di daerah | |||||
| 27.1.1.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | predikat | Indeks Pemahaman Politik merupakan assesmen tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik masyarakat. Assesmen dilakukan dengan survei pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik yang dimiliki masyarakat, al : hakkebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu, hak atas status kewarganegaraan, hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak perlindungan dari perlakukan diskriminatif dll serta kewajiban untuk taat pada hukum yang berlaku, menghormati HAM, menjunjung tinggi Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945, kewajiban ikut serta dalam Pemilu dll. |
Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||
| 2 | 27.1.2 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap penanganan potensi konflik di daerah | |||||
| 27.1.2.1 | Indeks Kepuasan masyarakat | predikat | Jumlah Potensi gangguan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang tertangani --------------------------------------------------------------------------- X 100 Jumlah Potensi gangguan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (dalam 1 tahun) |
Bidang Organisasi Kemasyarakatan Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional | |||
| 3 | 27.1.3 | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan di daerah | |||||
| 27.1.3.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | predikat | Indeks wawasan kebangsanaan merupakan assesmen tingkat pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan. Assesmen dilakukan dengan survei pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan meliputi 4 pilar kebangsaan yaitu : Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika |
Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa serta ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya | |||
| 4 | 27.1.6 | Meningkatnya Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Badan | |||||
| 27.1.6.1 | Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Badan | predikat | Hasil Review Inspektorat atas implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pegukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi : - AA > 90 - 100 : Sangat Memuaskan - A > 80 - 90 : Memuaskan - BB > 70 - 80 : Sangat baik - B > 60 - 70 : Baik - CC > 50 - 60 : Cukup - C > 30 - 50 : Kurang - D > 0 - 30 : Sangat Kurang Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI IKM = Jumlah indeks kepuasan stakholder atas survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan Perangkat Daerah secara berkala --------------------------------------------------------------------- Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey |
Sekretariat Badan | |||