Tutup

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR



No Kode Tujuan/Sasaran Kode Indikator Indikator Satuan Formulasi Unit Penanggung Jawab
1 1.1.2 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia  
1.1.2.1 Indeks Pembangunan Manusia angka

indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Data Kinerja IPM menggunakan Data IPM yang diterbitkan setiap tahun oleh BPS Kabupaten Polewali Mandar

Bappeda Litbang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, BP2KBP3A, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2 1.2.1 Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Sektor Unggulan  
1.2.1.1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi persen

Pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan ekonomi dalam selang waktu tertentu (t-1 ke tahun t).

Data kinerja pertumbuhan ekonomi menggunakan data pertumbuhan ekonomi yang diterbitkan setiap tahun oleh BPS Kabupaten Polewali Mandar

BappedaLitbang, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3 1.3.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur  
1.3.1.1 Indeks infrastruktur angka

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja daerah berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar.

Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara rata-rata dari jumlah persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon .


Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik

BappedaLitbang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan.
4 1.3.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup  
1.3.2.1 Indeks kualitas lingkungan hidup angka

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah untuk memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

IKLH diperoleh dengan nilai rata-rata dari jumlah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Bappeda Litbang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5 1.4.1 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern  
1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi angka

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi atas pelalksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun tertentu, yang meliput komponen pengungkit (60%) dan Hasil (40%). Komponen pengungkit meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM, aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Komponen Hasil merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi, meliputi: Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, dan Kinerja Organisasi.

Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari Laporan Hasil evaluasi eksternal Penilaian Reformasi Birokrasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN danRB setiap tahun.

Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda Litbang, Badan Keuangan, Badan Pendapatan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Dinas PMPTSP, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, seluruh Perangkat Daerah
6 1.1.1.1 Meningkatnya ketahanan Sosial  
1.1.1.1.1 Indeks Sosial angka

Indeks Sosial merupakan ukuran ketahanan sosial masyarakat miskin yang diperoleh melalui rata-rata atas capaian PMKS yang tertangani, masyarakat miskin penerima penjaminan soslal, masyarakat miskin potensi yang terlah diberdayakan, masyarakat miskin yang menerima layanan kesejahteraan sosial dan rumah layak huni yang tertangani.

Dinas Sosial, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM
7 1.1.1.2 Berkurangnya pengangguran  
1.1.1.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) persen

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Juga mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Serta mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan.

Data kinerja TPT menggunakan Data TPT yang diterbitkan setiap tahun oleh BPS Kabupaten Polewali Mandar

Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
8 1.1.1.3 Meningkatnya Ketahanan Pangan  
1.1.1.3.1 Indeks Ketahanan Pangan angka

Indeks Ketahanan Pangan adalah Ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.

Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP: Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih, Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, Persentase rumah tangga tanpa akses listrik, Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun, Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting), Angka harapan hidup pada saat lahir.

Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan
9 1.1.2.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan  
1.1.2.1.1 Indeks Pendidikan angka

Indeks pendidikan dibentuk dari indikator capaian Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Peta Mutu Pendidikan (PMP), dan Nilai Ujian Nasional (UN).

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

RLS menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa suatu daerah.

PMP menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam suatu kurun waktu yang ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah untuk menghasilkan peta mutu pendidikan.Terdapat 8 instrumen yang digunakan untuk membuat peta mutu Pendidikan, yaitu: Standar kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan. Nilai UN yang digunakan dalam penghitungan indeks Pendidikan merupakan nilai ujian yang telah mempertimbangkan Nilai Integritas Ujian Nasional (IIUN), sehingga nilai UN yang diperoleh tidak hanya mengukur pencapaian kemampuan akademik siswa tetapi juga mengukur tingkat kejujuran para pelaku UN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10 1.1.2.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan  
1.1.2.2.1 Angka Harapan Hidup (AHH) tahun

Angka Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Kinerja AHH menggunakan data AHH yang diterbitkan setiap tahun oleh BPS Kabupaten Polewali Mandar

Dinas Kesehatan, RSUD, DP2KBP3A, Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
1.1.2.2.2 Prevalensi Stunting persen

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak baduta dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005.

Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut:

1. Sangat pendek : score <-3,0

2. Pendek : scoreĀ  3,0 s/dĀ  < -2,0

Dinas Kesehatan, Dinas P2KBP3A
11 1.1.2.3 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak  
1.1.2.3.1 Indeks Pembangunan Gender angka

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender.

IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Kinerja IPG menggunakan data capaian IPG yang diterbitkan setiap tahun oleh BPS Kabupaten Polewali Mandar

Dinas P2KBP3A
1.1.2.3.2 Predikat Kabupaten Layak Anak predikat

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator subtansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak yaitu: - Hak Sipil dan Kebebasan; - Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; - Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar; - Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; - Perlindungan khusus.

Apresiasi pelaksanaan KLA di daerah diberikan dengan 5 kategori yaitu:

1. Kabupaten/kota Layak Anak
2. KLA Utama;
3. KLA Nindya;
4. KLA Madya;
5. KLA Pratama

Kinerja KLA mengacu pada Hasil evaluasi dan penilaian KLA oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas P2KBP3A
12 1.2.1.1 Meningkatnya Peran Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan  
1.2.1.1.1 Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB persen

Kontribusi Sektor Pertanian diukur dengan persentase rasio capaian PDRB Sektor Pertanian dengan PDRB Total daerah dalam 1 tahun.

Perhitungan terhadap capaian indikator ini diperoleh dari hasil olahan atas data pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang diterbtikan setiap tahun oleh BPS Kabupaten Polewali Mandar

Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan
13 1.2.1.2 Meningkatnya Peran Sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Industri Pengolahan  
1.2.1.2.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB persen

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB diukur dengan persentase rasio capaian PDRB Sektor Industri Pengolahan dengan PDRB Total daerah dalam 1 tahun.

Perhitungan terhadap capaian indikator ini diperoleh dari hasil olahan atas data pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang diterbtikan setiap tahun oleh BPS Kabupaten Polewali Mandar

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM
1.2.1.2.2 Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDRB persen

Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB diukur dengan persentase rasio capaian PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan PDRB Total daerah dalam 1 tahun.

Perhitungan terhadap capaian indikator ini diperoleh dari hasil olahan atas data pertumbuhan ekonomi (PDRB) yang diterbtikan setiap tahun oleh BPS Kabupaten Polewali Mandar

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM
14 1.2.1.3 Membaiknya Iklim Investasi Daerah  
1.2.1.3.1 Nilai Investasi rupiah

Nilai Investasi merupakan total nilai penanaman modal dalam 1 tahun, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri

Dinas PMPTSP
15 1.2.1.4 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan  
1.2.1.4.1 Jumlah Wisatawan orang

Jumlah wisatawan diperoleh dari keseluruhan jumlah orang yang melakukan perjalanan ke polewali mandar dalam kurun waktu 1 tahun, baik dari luar negeri dan dalam negeri serta dalam wilayahKabupaten Polewali Mandar dengan tujuan berwisata.

Dinas Pemuda Olah Raga Dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16 1.3.1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur  
1.3.1.1.1 Indeks infrastruktur angka

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja daerah berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar. Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara rata-rata dari jumlah persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon .

Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan.
17 1.3.2.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup  
1.3.2.1.1 Indeks kualitas lingkungan hidup angka

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah untuk memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan tentang kondisi lingkungan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

IKLH diperoleh dengan nilai rata-rata dari jumlah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
18 1.4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah  
1.4.1.1.1 Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) predikat

Predikat SAKIP merupakan hasil evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Kementerian PANRB atas implementasi SAKIP yang mencakup aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu kinerja, dan capaian kinerja.

Hasil evaluasi dituangkan ke dalam kategori dan predikat akuntabilitas, yaitu :

- Predika AA, nilai >90 - 100
- Predikat A, nilai >80 - 90
- Predikat BB, nilai >70 - 80
- Predikat B, nilai >60 -70
- Predikat CC, nilai >50 - 60
- Predikat C, nilai >30 - 50
- Predikat D, nilai 0 - 30

Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda Litbang, Badan Keuangan, Badan Kepegawaian, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
1.4.1.1.2 Opini Pengelolaan Keuangan opini

Opini Pengelolaan Keuangan adalah pernyataan profesional yang dikeluarkan secara formal oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan instansi

Terdapat 4 (empat) jenis opini yakni :
1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3. Opini tidak wajar
4. Pernyataan menolak memberikan opini.

Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Keuangan, Badan Pendapatan
1.4.1.1.3 Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) angka

Tingkat maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Penilaian Maturitas SPIP terdiri dari lima unsur penilaian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.

Level Maturitas SPIP terdiri dari enam tingkatan yaitu :

0 = Belum ada,
1 = Rintisan,
2 = Berkembang,
3 =Terdefinisi,
4 = Terkelola & Terukur,
5 = Optimum

Inspektorat, Badan Keuangan, Badan Pendapatan, Bappeda Litbang, Sekretariat Daerah
19 1.4.1.2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik  
1.4.1.2.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) angka

Indeks SPBE mencerminkan tingkat kematangan instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan pada kapabilitas proses terdiri dari lima tingkat yaitu rintisan, terkelola, terstandardisasi, terintegrasi dan terukur, optimum. Sedangkan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis terdiri lima tingkat yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimalisasi.

Data Kinerja Indeks SPBE menggunakan Hasil Evaluasi Eksternal SPBE Kementerian PAN dan RB

Dinas KominfoSP, Sekretariat Daerah, , Inspektorat, Bappeda Litbang, Badan Keuangan, BKPP, Dinas PMPTSP, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan perangkat daerah lainnya
1.4.1.2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) predikat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Angka ditetapkan dengan skala 1 sampai dengan 4 yang selanjutnya dituangkan ke dalam Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

Terdapat 4 kategori predikat kinerja pelayanan yaitu : Tidak Baik, Kurang Baik, Baik, dan Sangat Baik

Sekretariat Daerah, Dinas PMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas PMPTSP, dan seluruh Perangkat Daerah
20 1.1.1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat  
1.1.1.1 Predikat SAKIP Perangkat Daerah predikat

Angka Kemiskinan diformulasikan sebagai Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan (perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transpor, dan kebutuhan pokok lainnya).

Data KInerja Angka Kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar menggunakan Data Angka Kemiskinan yang diterbitkan setiap tahun oleh BPS Kabupaten Polewali Mandar

Bappeda Litbang, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.