1. Perubahan data obyek dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara bertahap menyebabkan terjadina tunggakan pada Pajak Bumi dan Bangunan yang menyebabkan berkurangnya pencapaian realisasi pajak Bumi dan Bangunan 2. Penerbitan sertifikat layak fungsi (SLF) yang cukup lama sehingga beberapa developer terlambat menyelesaikan pembayaran pajak BPHTB, hal ini tentunya berdampak pada penerimaan Pajak BPHTB Kabupaten Polewali Mandar

1. Melakukan kegiatan penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk mengupdate nilai NJOP PBB yang selama kurang lebih 10 tahun belum pernah dilakukan review oleh Badan Pendapatan 2. Melakukan kegiatan sosialisasi peraturan daerah mengenai pajak restoran dan pajak air tanah pada masyarakat atau wajib pajak 3. Mengatasi kekurangan anggaran dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk menutupi kekurangan akibat penurunan intensitas penagihan. 4. Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penerbitan sertifikat layak fungsi bangunan (SLF) agar developer dapat melakukan akad kredit atas kegiatan pembangunan yang mereka lakukan tentunya ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak BPHTB.

1. Penurunan penerimaan retribusi daerah pada kabupaten Polewali Mandar disebabkan ada beberapa jenis penerimaan retribusi mengalami penurunan realisasi penerimaan yakni dari penerimaan retribusi dari Dinas Pertanian dan Pangan pada Retribusi penjualan hasil pertanian dengan capaian sebesar 19,95 % 2. Perlimpahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Kementrian Perhubungan mengenai reribusi jasa usaha terminal berpengaruh pada pencapaian target seperti halnya pada DInas Perhubungan dengan capaian sebesar 6,75 % 3. Koordinasi dengan OPD pengelola retribusi dengan wajib retribusi daerah yang masih kurang efektif karena masih tingginya ego sektoral sehingga menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Polewali Mandar.

1. Melakukan kegiatan monitoring pengelolaan atas realisasi retribusi daerah untuk mengevaluasi tingkat kedisiplinan aparat pelaksana dan komitmen pempinan OPD untuk mempercepat penerimaan retribusi sesuai dengan target 2. Melakukan kegiatan penyediaan kertas berharga / barang kuasi sebagai alat pungut reribusi daerah dan juga sebagai pengendalian penerimaan retribusi daerah sehingga dapat diketahui potensi penerimaan dari retribusi daerah.

1. Masih terdapat beberapa komponen data yang terkadang mengalami selisih jumlah dalam pelaksanaan rekonsiliasi. 2. Pemahaman apartaur pengelola Pendapatan Asli Daerah mengenai tertib administrasi pendapatan daerah masih perlu pembinaan dalam pembukuan pajak dan retribusi daerah.

1. Melakukan kegiatan bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai implementasi Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat lebih mengingkatkan kinerja organisasi. 2. Melakukan kegiatan rekonsiliasi pelaporan pendapatan daerah untuk koordinasi pendapatan antara OPD pengelolaan Pedapatan Asli Daerah sehingga dapat diketahui tingkat realisasi hingga hambatan dan kendala tercapainya target Pendapatan Asli Daerah.