Tutup

RENSTRA INSPEKTORAT

Visi Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera
Misi  
  Tujuan dan Sasaran Indikator Satuan Target
1 2 3 4 5
1.4 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern
Tujuan RPJMD :
1.4.1 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern
1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi angka 62,18 63,09 71 75 81
Sasaran RPJMD :
1.4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
1.4.1.1.1 Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) predikat BB BB BB A A
1.4.1.1.2 Opini Pengelolaan Keuangan opini WTP WTP WTP WTP WTP
1.4.1.1.3 Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) angka 3,308 3,038 3,114 3,152 3,152
Tujuan Renstra :
3.1 Mewujudkan,pemerintahan yang bersih,Akutabel dan Moderen
3.1.1 Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) angka 3,038 3,038 3,114 3,152 3,152
Sasaran Renstra :
3.1.1 Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
3.1.1.1 Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP secara memadai persen 20,45 27,27 31,82 38,64 45,45
3.1.1.2 Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten persen 66,67 73,81 80,95 88,10 100
Sasaran Program :
1.4.1.1.6 Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam penerapan SPIP
1.4.1.1.6.1 Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP persen 31,82 31,82 38,64 38,64 45,45
Sasaran Kegiatan :
1.4.1.1.6.3.1 Meningkatnya kualitas tindaklanjut hasil pengawasan internal
1.4.1.1.6.3.1.1 Persentase hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai standar dan prosedur persen 4 4 4 4 4
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.1.6.3.1.1 Tersedianya Laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah
1.4.1.1.6.3.1.1.1 Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah dokumen
1.4.1.1.6.3.1.2 Tersedianya Laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah
1.4.1.1.6.3.1.2.1 Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah, Kelurahan dan Desa dokumen 8 8
1.4.1.1.6.3.1.3 Tersedianya Reviu Laporan Kinerja pemerintah daerah
1.4.1.1.6.3.1.3.1 Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah, Kelurahan dan Desa dokumen 17 17 24 38 38
1.4.1.1.6.3.1.4 Tersedianya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.4.1.1.6.3.1.4.1 Jumlah Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dokumen 0 24 24 31 31
1.4.1.1.6.3.1.5 Tersedianya laporan hasil pengawasan desa
1.4.1.1.6.3.1.5.1 Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Desa dokumen 12 12 24 24 34
1.4.1.1.6.3.1.6 Optimalnya tindak lanjut Pengawasan Internal
1.4.1.1.6.3.1.6.1 Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal dokumen
1.4.1.1.6.3.1.7 Optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemerikssaan APIP
1.4.1.1.6.3.1.7.1 Jumlah Tindak Lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dokumen
1.4.1.1.6.3.2 Meningkatnya kualitas tindak lanjut pengawasan dengan tujuan tertentu
1.4.1.1.6.3.2.1 Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu telah ditindaklanjuti sesuai standar dan prosedur persen 21 21 71
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.1.6.3.2.1 Tersedianya laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Negara
1.4.1.1.6.3.2.1.1 Jumlah Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Negara dokumen
1.4.1.1.7 Meningkatnya kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
1.4.1.1.7.1 Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten persen 61,90 61,90 80,95 88,10 100
Sasaran Kegiatan :
1.4.1.1.7.3.1 Meningkatnya kualitas kebijakan teknis bidang pengawasan
1.4.1.1.7.3.1.1 Persentase kebijakan teknis bidang pengawasan yang efektif untuk tercapainya tujuan pengawasan persen 73.81 73.81
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.1.7.3.1.1 Tersedianya kebijakan teknis di bidang Pengawasan
1.4.1.1.7.3.1.1.1 Jumlah kebijkan teknis di bidang pengawasan dokumen
1.4.1.1.7.3.1.2 Tersedianya kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pengawasan
1.4.1.1.7.3.1.2.1 Jumlah kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pengawasan dokumen
1.4.1.1.7.3.2 Meningkatnya kepatuhan terhadap standar dan prosedur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
1.4.1.1.7.3.2.1 Persentase perangkat daerah yang mematuhi standar dan prosedur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah persen 100 100 100 100 100
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.1.7.3.2.1 Tersedianya rekomendasi hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah
1.4.1.1.7.3.2.1.1 Jumlah rekomendasi pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah dokumen
1.4.1.1.7.3.2.2 Meningkatnya Integritas aparatur di lingkungan Perangkat Daerah
1.4.1.1.7.3.2.2.1 Jumlah aparatur yang telah menandatangani fakta integritas dokumen
3.1.2 Meningkatnya kualitas Manajemen Perkantoran
3.1.3 Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) yang Kompoten dalam Pengawasan
3.1.4 Meningkatnya Kwalitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah