Tutup

RENSTRA INSPEKTORAT

Visi Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera
Misi  
  Tujuan dan Sasaran Indikator Satuan Target
1 2 3 4 5
1.4 Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern
Tujuan RPJMD :
1.4.1 Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern
1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi angka 62,18 63,09 71 75 81
Sasaran RPJMD :
1.4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
1.4.1.1.1 Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) predikat BB BB BB A A
1.4.1.1.2 Opini Pengelolaan Keuangan opini WTP WTP WTP WTP WTP
1.4.1.1.3 Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) angka 3,308 3,038 3,114 3,152 3,152
Tujuan Renstra :
3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
3.1.1 Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) angka 3,038 3,038 3,114 3,152 3,152
Sasaran Renstra :
3.1.1 Meningkatnya kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
3.1.1.1 Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP secara memadai persen 20,45 27,27 31,82 38,64 45,45
3.1.1.2 Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten persen 66,67 73,81 80,95 88,10 100
Sasaran Program :
1.4.1.1.6 Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam penerapan SPIP
1.4.1.1.6.1 Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP persen 31,82 31,82 38,64 38,64 45,45
Sasaran Kegiatan :
1.4.1.1.6.3.1 Meningkatnya kualitas tindaklanjut hasil pengawasan internal
1.4.1.1.6.3.1.1 Persentase hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti sesuai standar dan prosedur persen
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.1.6.3.1.1 Tersedianya Laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah
1.4.1.1.6.3.1.1.1 Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah dokumen
1.4.1.1.6.3.1.2 Tersedianya Laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah
1.4.1.1.6.3.1.2.1 Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah, Kelurahan dan Desa dokumen 8 8
1.4.1.1.6.3.1.3 Tersedianya Reviu Laporan Kinerja pemerintah daerah
1.4.1.1.6.3.1.3.1 Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Perangkat Daerah, Kelurahan dan Desa dokumen 17 17 24 38 38
1.4.1.1.6.3.1.4 Tersedianya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.4.1.1.6.3.1.4.1 Jumlah Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dokumen 0 24 24 31 31
1.4.1.1.6.3.1.5 Tersedianya laporan hasil pengawasan desa
1.4.1.1.6.3.1.5.1 Jumlah Laporan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Desa dokumen 12 12 24 24 34
1.4.1.1.6.3.1.6 Optimalnya tindak lanjut Pengawasan Internal
1.4.1.1.6.3.1.6.1 Jumlah Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal dokumen
1.4.1.1.6.3.1.7 Optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemerikssaan APIP
1.4.1.1.6.3.1.7.1 Jumlah Tindak Lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dokumen
1.4.1.1.6.3.2 Meningkatnya kualitas tindak lanjut pengawasan dengan tujuan tertentu
1.4.1.1.6.3.2.1 Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu telah ditindaklanjuti sesuai standar dan prosedur persen
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.1.6.3.2.1 Tersedianya laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Negara
1.4.1.1.6.3.2.1.1 Jumlah Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Negara dokumen
1.4.1.1.7 Meningkatnya kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
1.4.1.1.7.1 Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten persen 61,90 61,90 80,95 88,10 100
Sasaran Kegiatan :
1.4.1.1.7.3.1 Meningkatnya kualitas kebijakan teknis bidang pengawasan
1.4.1.1.7.3.1.1 Persentase kebijakan teknis bidang pengawasan yang efektif untuk tercapainya tujuan pengawasan persen 73.81 73.81
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.1.7.3.1.1 Tersedianya kebijakan teknis di bidang Pengawasan
1.4.1.1.7.3.1.1.1 Jumlah kebijkan teknis di bidang pengawasan dokumen
1.4.1.1.7.3.1.2 Tersedianya kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pengawasan
1.4.1.1.7.3.1.2.1 Jumlah kebijakan teknis di bidang Fasilitasi Pengawasan dokumen
1.4.1.1.7.3.2 Meningkatnya kepatuhan terhadap standar dan prosedur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
1.4.1.1.7.3.2.1 Persentase perangkat daerah yang mematuhi standar dan prosedur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah persen
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.1.7.3.2.1 Tersedianya rekomendasi hasil pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah
1.4.1.1.7.3.2.1.1 Jumlah rekomendasi pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah dokumen
1.4.1.1.7.3.2.2 Meningkatnya Integritas aparatur di lingkungan Perangkat Daerah
1.4.1.1.7.3.2.2.1 Jumlah aparatur yang telah menandatangani fakta integritas dokumen
1.4.1.2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
1.4.1.2.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) angka 2,57 2,6 2,7 2,8 3
1.4.1.2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) predikat Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Tujuan Renstra :
3.2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik
3.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat predikat Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Sasaran Renstra :
3.2.1 Meningkatnya Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Dinas
3.2.1.1 Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Dinas predikat Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Sasaran Program :
1.4.1.2.5 Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran
1.4.1.2.5.1 Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu persen 90 100 100 100 100
1.4.1.2.5.2 Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu persen 92 96 96 96 100
1.4.1.2.5.3 Persentase tertib keuangan perangkat daerah persen 95,56 95,56 95,56 97,78 97,78
1.4.1.2.5.4 Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100 100
1.4.1.2.5.5 Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 93,33 95,56 95,56 97,78 97,78
1.4.1.2.5.6 Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu persen 93,33 93,33 95,56 95,56 97,78
1.4.1.2.5.7 Persentase tertib ketatausahaan kantor persen 70 75 80 85 85
1.4.1.2.5.8 Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik persen 70 75 77 77 80
1.4.1.2.5.9 Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik persen 80 80 85 85 85
1.4.1.2.5.10 Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik persen 65 70 75 80 85
1.4.1.2.5.11 Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran persen Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik
Sasaran Kegiatan :
1.4.1.2.5.3.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja
1.4.1.2.5.3.1.1 Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100 100
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.3.1.1 Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.3.1.1.1 Jumlah Perubahan Renstra yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 1 1
1.4.1.2.5.3.1.1.2 Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 1 1 1 1 1
1.4.1.2.5.3.1.2 Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.3.1.2.1 Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu dokumen 4 4 4 4 4
1.4.1.2.5.3.1.3 Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
1.4.1.2.5.3.1.3.1 Jumlah Rekomendasi Hasil Monev dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu dokumen 4 4 4 4 4
1.4.1.2.5.3.1.4 Meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.3.1.4.1 Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standat dan Tepat Waktu laporan 1 1 1 1 1
1.4.1.2.5.3.1.4.2 Jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Standar dan Tepat Waktu laporan 1 1 1 1 1
1.4.1.2.5.3.2 Meningkatnya kualitas Administrasi keuangan perangkat daerah
1.4.1.2.5.3.2.1 Persentase Administrasi Keuangan sesuai standar dan tepat waktu persen 100 100 100 100 100
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.3.2.1 Terpenuhinya gaji , Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN
1.4.1.2.5.3.2.2 Meningkatnya kualitas Laporan keuangan akhir tahun
1.4.1.2.5.3.2.3 Terpenuhinya PAK Auditor
1.4.1.2.5.3.2.3.1 Jumlah Dokumen PAK Auditor dokumen
1.4.1.2.5.3.3 Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.3.3.1 Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah persen 3 3 3 3
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.3.3.1 Meningkatnya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
1.4.1.2.5.3.4 Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.3.4.1 Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 95 98 100 100 100
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.3.4.1 Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai
1.4.1.2.5.3.4.2 Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah
1.4.1.2.5.3.5 Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
1.4.1.2.5.3.5.1 Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 95 100 100 100 100
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.3.5.1 Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
1.4.1.2.5.3.5.2 Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga
1.4.1.2.5.3.5.2.1 Jumlah Jenis Alat -Alat Rumah Tangga yang Tersedia jenis 8 8 8 0 0
1.4.1.2.5.3.5.3 Terpenuhinya kebutuhan makan minum
1.4.1.2.5.3.5.3.1 Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia jenis 2 2 2 2 2
1.4.1.2.5.3.5.4 Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
1.4.1.2.5.3.5.4.1 Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia jenis 2 2 2 2 2
1.4.1.2.5.3.5.5 Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
1.4.1.2.5.3.5.5.1 Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan jenis 2 2 2 2 2
1.4.1.2.5.3.5.6 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
1.4.1.2.5.3.5.6.1 Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia jenis 21 21 17 20 21
1.4.1.2.5.3.5.7 Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
1.4.1.2.5.3.5.7.1 Jumlah pegawai yang menyelesaikan pelatihan orang 13 15 15 49 28
1.4.1.2.5.3.7 Meningkatnya Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
1.4.1.2.5.3.7.1 Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 100 100 100 100
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.3.7.1 Meningkatnya tertib persuratan
1.4.1.2.5.3.7.1.1 Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Terkelola surat 969 1,101 1,000 1,000 1,002
1.4.1.2.5.3.7.2 Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.4.1.2.5.3.7.2.1 Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik jenis 1 1 1 1 1
1.4.1.2.5.3.7.3 Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
1.4.1.2.5.3.7.3.1 Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih m2 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
1.4.1.2.5.3.8 Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda
1.4.1.2.5.3.8.1 Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 38 45 51 58 64
Sasaran Sub-Kegiatan :
1.4.1.2.5.3.8.1 Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin kantor
1.4.1.2.5.3.8.1.1 Jumlah peralatan dan mesin kantor yang tersedia unit 0 8 3 7 0
1.4.1.2.5.3.8.2 Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor
1.4.1.2.5.3.8.2.1 Jumlah mebeleur yang tersedia unit 0 0 8 40
1.4.1.2.5.3.8.3 Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
1.4.1.2.5.3.8.3.1 Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin unit 7 7 7 7 7
1.4.1.2.5.3.8.4 Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor
1.4.1.2.5.3.8.4.1 Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara unit 15 16 20 21 25
1.4.1.2.5.3.8.5 Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
1.4.1.2.5.3.8.5.1 Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara m2 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
1.4.1.2.5.3.8.6 Terpeliharanya Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor